Kuota Haji

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah terus melobi Kerajaan Arab Saudi untuk menambah jatah kuota haji Indonesia. “Bapak Menteri Agama telah mengajukan tambahan 3.000, hanya sampai sekarang belum ada jawaban. Kita tunggu sampai akhir Ramadan,” kata Abdul Ghafur Jawahir, Direktur BPIH dan Sistem Informasi Haji, di Jakarta, Sabtu (6/9) siang.

Langkah Menteri Agama Maftuh Basyuni ini persis seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyurati langsung Raja Arab Saudi, tahun lalu. Ketika itu, Presiden Yudhoyono meminta tambahan 3.000 jemaah dan disetujui.

Kisruh kuota ini tak lepas dari besarnya minat umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Tahun ini saja, lebih dari 700 ribu calon hajil telah mendaftar. Padahal, jatah kuota Indonesia hanya 207 ribu jemaah. Jatah itu lebih sedikit dari tahun lalu, yaitu 210 ribu jemaah.

Masalah kuota juga mendapat protes dari ribuan calon haji asal Bekasi. Mereka memprotes surat keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengurangi kuota untuk kota tersebut menjadi 2.000. Sementara sisanya dialihkan ke kota lain. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, gugata mereka dimenangkan [baca: PTUN Bandung Menangkan Gugatan Calon Haji Bekasi].

Menurut Abdurrahman Al-Khayyat, Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, jatah kuota yang telah ditetapkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) sulit diubah. Namun, bisa saja dilakukan asal ada pendekatan lain. “Kuota itu sesuai jatah berdasarkan rasio jumlah penduduk muslim. Bisa saja jatah itu ditambah jika ada kesepakatan antara Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi,” kata Al-Khayaat.

Kuota haji ditentukan kesepakatan negara-negara OKI dengan kuota satu jemaah untuk setiap 1.000 penduduk muslim di suatu negara. Dengan perkiraan 90 persen dari 220 juta penduduk Indonesia adalah muslim, maka jumlah 207 ribu jemaah sudah melampaui rasio yang ditetapkan OKI.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV) Liputan6.com

PTUN Bandung Menangkan Gugatan Calon Haji Bekasi

Liputan6.com, Bandung: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memenangkan gugatan calon haji asal Bekasi terhadap surat keputusan Gubernur Jawa Barat tentang kuota haji kabupaten dan kota. Keputusan majelis hakim PTUN Bandung disambut haru para calon haji asal Bekasi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Surat Keputusan Gubernur Jabar yang saat itu dijabat Dani Setiawan tidak sah. Sebab yang berhak membatasi kuota haji adalah menteri agama. SK Gubernur tertanggal Mei 2008 itu mengurangi kuota haji untuk Kota Bekasi menjadi 2000 dan sisanya dialihkan ke kota lain. Padahal calon yang sudah melunasi biaya haji mencapai 8000 orang sesuai kuota sebelumnya.

Para calon haji asal Bekasi sebelumnya beberapa kali turun ke jalan memprotes SK Gubernur. Namun aksi mereka mendapatkan tandingan. Ribuan calon haji dari berbagai kota mendukung SK Gubernur. Mereka meminta SK penetapan kuota haji kabupaten-kota tak dicabut.(JUM/Patria dan Taufik Hidayat)

Liputan6.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: