DPW LDII Jawa Barat Gelar Workshop ICT

Image

Pembukaan Workshop ICT yang diselenggarakan oleh DPW LDII Jawa Barat

Bandung (16/02/13) – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Jawa Barat menggelar Workshop Information & Communication Technology (ICT) selama dua hari, 16-17 Februari 2013.

Workshop yang diselenggarakan di kantor DPW LDII Jawa Barat jalan Sarijati Margacinta Bandung ini dihadiri oleh seluruh perwakilan DPD Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat ditambah  utusan dari pondok pesantren.

Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat termasuk umat Islam di dalamnya.

Lebih lanjut dalam arahannya Ir.MT. Prasetio Sunaryo selaku Ketua DPP LDII yang juga anggota Dewan Riset Nasional bidang Hankam mengatakan, ” Jangan sampai teknologi itu malah membuat umat menjadi rusak karena disalah gunakan untuk menyebarkan pornografi, hasutan kebencian, fitnah atau berita bohong, hendaknya warga LDII dimanapun berada justru harus bisa meneladani masyarakat luas untuk bisa menggunakan teknologi itu untuk hal-hal positif, kebajikan, nasihat amar ma’ruf nahyi munkar, maka era Cyber ini kita manfaatkan untuk berdakwah.”

Workshop ICT yang bertajuk Membangun SDM Unggul Melalui Cyber Dakwah ini sukses dibuka oleh Ketua Umum DPP LDII Prof. DR. KH Abdullah Syam, MSc.

(Kontributor. Fajar Ibnu)

Iklan

LDII Gelar Rakernas, Fokus Bangun SDM Religius dan Profesional

Jurnas.com | LEMBAGA Dakwah Islam Indonesia (LDII) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mulai hari ini hingga Kamis (12/4) besok. Kegiatan Rakernas yang digelar di IPB International Convention Center (ICC), Bogor, Jawa Barat dan akan dibuka langsung oleh Menteri Agama Suryadharma Ali.

Salah satu agendanya adalah mengembangkan sumberdaya manusia profesional dan religius guna menciptakan Indonesia sejahtera, demokratiis, berkeadilan daan bermartabat. “Generasi profesional religius yang diharapkan LDII adalah umat yang memiliki etos kerja yang mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan produk berkualiatas,” ujar Ketua Umum DPP LDII, Abdullah Syam, Rabu (11/4).

Abdullah menilai, keterpurukan bangsa Indonesia saat ini disebabkan oleh profesionalisme yang terbangun selama ini tidak dilandasi sifat religius. Untuk itu LDII akan menyusun program kerja yang berkonsentrasi pada pembangunan kembali ahlaqul qarimah guna membentuk generasi profesional religius di antara anggota dan masyarakat umum. “Serta berkontribusi sosial seperti kepedulian terhadap masalah pemanasan global, pembinaan kepemudaan dan pengembangan ekonomi syariah,” katanya.

Selain Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Olah Raga dan Pemuda, Andi Mallarangeng dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Siradj dijadwalkan juga menghadiri Rakernas LDII. LDII sendiri secara garis besar merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis Islam yang memiliki 33 DPD provinsi, 353 DPD kabupaten/kota, 4.500 pengurus cabang dan pengurus anak cabang seluruh Indonesia.

LDII FOKUSKAN PEMBANGUNAN KESALEHAN SOSIAL ATASI KRISIS MORAL BANGSA

Bogor, 11-12 April 2012 – Menajamkan program-program LDII dalam lima tahun ke depan yang digagas pada Munas tahunlalu, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di IPB International Convention Center (ICC) Bogor pada 11 – 12 April 2012 yang dibuka oleh Menteri Agama H. Suryadharma Ali  dan dihadiri Menpora Andi Mallarangeng, Ketua PBNU Prof KH Said Aqil Siradj, dihadapan 1.500 peserta yang terdiri dari para ulama, guru pesantren, pengurus LDII dari tingkat Dewan Perwakilan Pusat, Dewan Perwakilan Wilayah hingga Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/kota.

Tema Rakernas LDII 2012 adalah  “Pengembangan SDM Profesional Religius untuk Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan dan Bermartabat” mengingat satu dekade ke depan persoalan karakter bangsa masih menjadi masalah terbesar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu menurunnya peradaban bangsa yang diakibatkan oleh factor ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan globalisasi menjadi landasan komitmen Lembaga Dakwah Islam Indonesia  (LDII) untuk menyusun program kerja tahun 2012 yang difokuskan pada pembangunan kembali Akhlaqul Karimah dan melakukan kontribusi sosial membentuk generasi profesional religius di lingkup para anggotanya dan masyarakat.

Ketua Umum DPP LDII Prof DR Abdullah Syam mengatakan: “Generasi profesional religius yang diharapkan LDII adalah umat yang memiliki etos kerja yang mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan produk berkualitas. Keterpurukan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara dikarenakan profesionalisme itu tanpa didasari sifat religius dan bisa dilihat dalam berbagai kasus korupsi yang melanda tanah air saat ini”

Dari 1.018 kasus kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, Masyarakat Transparansi Internasional Indonesia menyebut 967 anggota DPR/DPRD, dan 61 kepala daerah terlibat korupsi.

Selain korupsi, Indonesia masih bergelut dengan angka kemiskinan yang tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) 2011 Indonesia menunjukkan Indonesia berada di urutan ke 124, atau berada di posisi menengah, padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Sementara 10 negara dengan HDI tertinggi, merupakan negara-negara dengan kekayaan alam

Berita Pers

LDII Fokuskan Pembangunan Kesalehan Sosial Atasi Krisis Bangsa

Tanggal 11 April

Halaman – 2

 

 

yang setara ataupun di bawah Indonesia memiliki kemampuan yang lebih baik. Dengan demikian negeri ini masih memiliki masalah dengan pemerataan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

Tingginya angka korupsi dan rendahnya HDI merupakan indikator hilangnya arah dalam pembentukan karakter yang berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional.

‘Ini semua akibat profesionalisme namun tak diikuti kesalehan sosial’, ujar Prof Syam.

 

= selesai =

 

Sekilas Tentang LDII:

 

•          LDII merupakan organisasi masyarakat berbasis agama Islam secara struktural memiliki 33 DPD provinsi, 353 DPD Kota/Kabupaten, 4500 PC dan PAC seluruh Indonesia

•          LDII sangat menjunjung kerukunan umat dan kesatuan NKRI bertujuan meningkatkan peradaban hidup, harkat, dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

•          LDII mendukung terwujudnya masyarakat madani yang demokratis, berakhlaq mulia, sadar akan harga diri bangsa dan berkeadilan social berdasarkan Pancasila dan UUD 45

 

Untuk keterangan lebih lanjut, harap menghubungi:

•          Ir.H.Prasetyo Sunaryo – Ketua Wakil Ketua DPP, HP:  0816-1857-654

•          Dr. H. Rajab Tampubolon, Wakil Sekretaris OC Rakernas LDII 2012, HP: 0818 100003

Kantor Pusat LDII: Jl. Tentara Pelajar no 28, Patal Senayan Jakarta 12210, Telp. 021-70604544

Shalat Jum’at Bertepatan 1 Syawal

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ
قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ
أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ
قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ
يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

Dari Iyas Ibnu Abu Ramlah As Syami, dia berkata; Aku pernah melihat
Mu’awiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqom, dia bertanya;
“Apakah kamu pernah bertemu dua hari raya bertepatan dalam satu hari ketika
bersama Rosululloh SAW?”
Zaid menjawab; “Ya”
Mu’awiyah bertanya; “Bagaimana beliau mengerjakan shalat tersebut?”
Zaid menjawab; “Beliau mengerjakan sholat ied dan memberi keringanan pada
waktu shalat Jum’at, lalu beliau bersabda: “Barangsiapa ingin mengerjakan
(sholat Jum’at), hendaknya mengerjakan sholat (Jum’at).”
(HR Abu Daud)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ
الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ
رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ
فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ

Dari Atho’ bin Abu Robah, dia berkata; Ibnu Zubair sholat bersama kami pada
hari raya di hari jum’at, di awal hari, kemudian kami berangkat untuk
melaksanakan shalat jum’at, namun dia tidak keluar untuk mengimami kami,
akhirnya kami shalat sendiri-sendiri.
Ketika itu Ibnu Abbas sedang berada di Tho’if. Setelah Ibnu Abbas datang,
kami sampaikan hal itu kepadanya, dia menjawab; “Dia (Ibnu Zubair) benar
telah melaksanakan sunnah.”
(HR Abu Daud)

dari e-mail Sdulur:

LuckyGuy354
IT Beginner

Mewujudkan Keadilan Ekonomi Dalam Islam

Oleh : Ibnu Anwaruddin, SH

Dalam Q.S. AL-Hujurot (49:10) menyatakan ”sesungguhnya orang-orang mu’min itu adalah bersaudara, oleh sebab itu adakanlah perdamaian antar sudaramu”.
Konsep Islam tentang persaudaraan, persamaan dan keadilan merupakan konsep yang mendasari setiap bidang kehidupan seperti dalam bidang moral, social dan ekonomi.
Jika kita melihat penerapan yang dilakukan oleh bank islam dalam menyalurkan pembiayaan, maka sebenarnya hal tersebut diadaptasi dari konsep masyarakat islam itu sendiri. Yang paling utama dalam penerapan konsep ini adalah peranan bank islam dalam mendistribusikan modal kepada pihak yang membutuhkan.
Dalam bukunya “Mengembangkan Bank Islam di Indonesia”, H.M. Amin Aziz mengelompokkan konsepsi Masyarakat Islam dalam 7 hal:
Yang pertama; Persaudaraan. Perwujudan nilai-nilai ukhuwah atara lain dapat diwujudkan dengan memiliki kepekaan dan empati terhadap kehidupan saudara-saudara kita yang kekurangan, memberikan santunan kepada yang lemah. Masyarakat yang mampu dan kaya jika tidak ingin secara langsung dapat menyalurkan dananya dengan bentuk tabungan, deposito dan sejenisnya kepada Bank Syariah, BPR Syariah, BMT maupun Koperasi. Agar dana tesrebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat kecil melalui penyaluran pembiayaan di sector usaha mikro dan kecil.
Kedua; Mengayomi kaum lemah. Islam menyerukan kepada penganutnya aar senantiasa membela dan mangayomi kepentingan kaum lemah dan miskin. Dalam hal ini, secara ideal Bank Islam mempunyai peranan sangat penting terutama dalam mengangkat taraf kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Teknisnya adalah dengan memberikan modal kerja dengan beban bagi hasil ringan, memberikan bantuan teknis keterampilan serta manajemen dalam pengembangan usaha di sektior kecil.
Ketiga; Dinamis. Dalam Q.S. Al-baqoroh (2:30) menerangkan bahwa manusia (orang-orang yang beriman) adalah khalifah Allah di muka bumi. Sebagai konskuensinya, manusia dituntut untuk mengembangkan kuaitas hidup di segala sector kehidupan, sehingga masyarakat muslim terdorong untuk meningkatkan imajinasi, berpikir kreatif dan dinamis dalam mengembagkan usahanya di segala bidang.
Ke-empat; Memuliakan kerja dan prestasi. Setiap orang wajib bekerja untuk mencari rezeki Allah, menganggurkan diri adalah suatu sikap dan kondisi hidup yang tercela di mata islam. Q.S. AL-Mulk (67:15) menyatakan “Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya”. Berjalan di segala penjuru dapat diterjemahkan dalam arti luas sebagai bekerja atau mencari rezeki di segala bidang kehidupan, Allah tidak memerintahkan manusia untuk memakan semua rezeki yang didapatkan, akan tetapi sebagian saja, karena sebagian lagi ada kewajiban manusia untuk ber-infak.
Ke-lima; Mengutamakan memberi. Menurut Islam perilaku memberi jauh lebih mulia daripada perilaku meminta-minta. Perilaku meminta dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Nas’I dan Tirmidzi menerangkan bahwa “mengemis adalah noda yang diletakkan seseorang pada wajahnya, kecuali memintalah pada penguasa atau pada meminta dalam hal ia sama sekali tidak dapat menghindarinya (sangat terpaksa)”.
Ke-enam; Disiplin, terencana dan berorientasi masa depan. Seorang mu’min senantiasa wajib mendasarkan hukum Alquran dan Alhadist dalam menjalankan kehidupannya. Konskuensinya, seorang mu’min harus mampu menunjukkan sikap disiplin mengikuti konsep serta batas-batas hukum yang berlaku. Demikian pula perilaku manusia harus berorientasi masa depan, sehingga penuh perencanaan yang matang dan tujuan apa yang hendak dicapai. Seperti halnya organisasi mempunyai visi-misi, oleh karena itu ada perencanaan strategis (renstra), program kerja dan lain-lain.
Ke-tujuh; Mengutamakan pemanfaatan modal dan berorientasi produktif. Zakat, infak & shodaqoh merupakan salah satu rangkaian ibadah.  Dengan zakat,  infak & shodaqoh diharapkan sumber kemiskinan dan kemelaratan dapat dilenyapkan. Di Indonesia yang mayoritas muslim, jika penggalian sumber zakat dari Mustahiq dapat optimal, kemudian distribusi serta pemanfaatan untuk modal kerja dalam proses produksi yang produktif maka niscaya akan mampu membantu menopang keterpurukan ekonomi kaum lemah / dhuafa. Di sinilah salah satu letak keadilan akan tercapai menurut konsepsi ekonomi islam.
Ideal memang konsepsi masyarakat islam di atas. Lalu dapatkah semudah itu kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita?, Tidak sulit, asalkan kita dapat berpikir kreatif, ada “good will” dari diri kita dan melakukan syiar tersebut kepada segenap umat muslim dalam segala tingkatan. Di samping peran pemerintah yang harus lebih signifikan, apalagi Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia saat ini, hendaklah bisa memberikan stimulus serta model yang efektif dalam mengaplikasikan ekonomi islam yang berlandaskan pada konsepsi masyarakat islam di atas.
Kita memiliki Usaha Bersama (UB) yang juga memiliki konsep berlandaskan atas usaha kebersamaan, kemandirian dan tolong menolong. Peran Usaha Bersama (UB) yang telah diprogramkan LDII lebih dari sepuluh tahun lalu ini sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi. Idealnya, UB hanya berfungsi sebagai pengelola dana (fund raiser), mengumpulkan saham untuk selanjutnya disalurkan kepada para pengusaha, baik usaha kecil, menengah atau kelas atas.
Banyak pengusaha sukses di lingkugan kita yang dapat dititipi modal dari UB, sehingga UB hanya berfungsi sebagai funder (pendana), tanpa langsung terjun di bidang usaha tersebut secara langsung, namun berfungsi sebagai pengawas serta menerima laporan secara transparan dari pengelola modal dan bila perlu melakukan audit secara berkala.
Para pengelola / pengurus UB akan lebih bak lagi jika dibekali pengetahuan secara professional selayaknya Account Officer, atau minimal menguasai mekanisme penyaluran pembiayaan yang tepat dan selektif. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan workshop secara berkala melibatkan para Bankir Syariah professional, sehingga dalam mengelola dan meyalurkan pembiayaan nantinya dapat memiliki pertimbangan hukum serta analisa bisnis yang cukup, sebelum mengambil keputusan menyalurkan pembiayaan atau droping dana kepada para pengelola usaha.
Para pengusaha baik kecil maupun menengah yang akan menggunakan dana pembiayaan dari UB juga wajib memiliki legalitas usaha, bilamana perlu harus memiliki agunan yang cukup. Karena ada sebagian pengusaha yang memakai dana dari UB setelah usahanya merugi tidak dapat mengembalikan sebagian ataupun seluruh dana dari UB, karena tidak memiliki agunan maka tidak ada yang bisa dijual untuk pengembalian dana, akhirnya habislah modal / saham UB tersebut.
Setiap transaksi pembiayaan harus menggunakan model perjanjian yang standar. Bila perlu memenuhi standar legal perbankan.  Sehingga dengan perjanjian tersebut, para pengusaha yang menggunakan dana dari UB tidak akan bersikap main-main, melainkan penuh prinsip kehati-hatian karena adanya ikatan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak denga segala konskuensinya.
Untuk mengaplikasikan konsep di atas, maka UB harus didorong menjadi Baitul Maal Wa-Tanwil (BMT) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan Badan Hukum Koperasi dan modal relative kecil, BMT sudah dapat didirikan. Lain halnya dengan BPRS yang memerlukan Badan Hukum Perseroan Terbatas dan kewajiban modal disetor minimal 1,5 Milyar rupiah.
Ketentuan tersebut harus dijlankan agar kegiatan usaha berupa pengumpulan modal tidak melanggar ketentuan Pasal 46 UU no.10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang isinya antara lain sanksi pidana 5 hingga 15 tahun penjara bagi pengumpul dana tanpa ijin dan denda sebesar 10 hingga 20 milyar rupiah.
Modal kerja yang dimiliki UB saat ini jika digabung mungkin lebih dari cukup untuk membentuk BMT bahkan BPRS di tiap-tiap daerah. Hal demikian akan lebih efektif dan dapat mendorong para pengurus / pengelola UB untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya, mengingat sebagian UB sekarang ini dikelola dengan SDM yang belum maksimal, ironisnya lagi sebagian besar belum berbadan hukum. Sasaran kegiatan UB yang saat ini kebanyakan masih terbatas kepada sector retail seperti penyediaan sembako, kelontong akan lebih baik jika bisa dimaksimalkan dan dikembangkan pada sector-sektor usaha lain, apalagi bisa berubah menjadi BMT, BPRS bahkan Bank Umum Syariah. Semoga!.

Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda merupakan sumpah setia hasil rumusan Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda II, dibacakan pada 28 Oktober 1928. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai “Hari Sumpah Pemuda”.

Isi

  • PERTAMA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia.
  • KEDOEA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia.
  • KETIGA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.

Kongres Pemuda II

Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat.

Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, ketua PPI Soegondo (lihat Sugondo Djojopuspito) berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan

Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.

Pada sesi berikutnya, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Sebelum kongres ditutup diperdengarkan lagu “Indonesia Raya” karya Wage Rudolf Supratman yang dimainkan dengan biola (dimainkan dengan biola saja atas saran Sugondo kepada Supratman, lihat juga Sugondo Djojopuspito). Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia.

Peserta

Para peserta Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, PPI, dll. Di antara mereka hadir pula beberapa orang pemuda Tionghoa sebagai pengamat, yaitu Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie serta Kwee Thiam Hong sebagai seorang wakil dari Jong Sumatranen Bond. Diprakarsai oleh AR Baswedan pemuda keturunan arab di Indonesia mengadakan kongres di Semarang dan mengumandangkan Sumpah pemuda keturunan arab.

Museum

Di Gedung Sekretariat PPI di Jalan Kramat Raya 106 [[1]], tempat diputuskannya rencana Kongres Pemuda Kedua saat ini dijadikan Museum Sumpah Pemuda.

( Sumber id.wikipedia.org )

BI Keluarkan 3 Aturan Perbankan Syariah

Menghindari Riba

Menghindari Riba

Jakarta -Bank Indonesia mengeluarkan 3 peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai perbankan syariah. 3 PBI itu diteken pada 25 September oleh Gubernur BI Boediono.

PBI yang pertama adalah PBI Nomor 10/16/PBI/2008 yang mengubah PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

PBI kedua yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Dalam PBI ini disebutkan kewajiban bank syariah untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia atas pengeluaran produk bank baru yang memenuhi kriteria tertentu yaitu memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum produk bank baru dikeluarkan.

Bank juga wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal Produk Bank baru yang akan dikeluarkan tidak termasuk dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.

Produk baru itu dapat dihentikan oleh BI apabila tidak memenuhi ketentuan pelaporan dan persetujuan kepada Bank Indonesia, tidak sesuai dengan prinsip syariah dan (3) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan BI yang ketiga yakni PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

PBI ini menyebutkan untuk menghindari risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.

Trend

Trend

Bank syariah dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujrah secara akrual.(ddn/ddn)